LAHATSATU.ID, JAKARTA — Kementrian Energi Sumberdaya Manusia (ESDM) RI, ternyata tidak mengetahui perihal tidak beroperasinya PLTU Banjarsari, karena tidak lagi mendapatkan pasokan batubara. Karena meski sudah empat bulan mati, tidak ada pemberitahuan sehingga akan segera melakukan pemeriksaan.
Asep Kurnia Direktur Pembinaan Pengusahaan batubara Ditjen Minerba KEmenterian ESDM RI, mengaku belum mengetahui informasi tidak beroperasinya PLTU Banjarsari. Ia baru mendengar berita tersebut, di acara Minerba Convax 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“belum cek, saya belum mengetahui bila PLTU Banjarsari tidak beroperasi karena tidak ada pasokan batubara,” ujar Asep Kurnia.
Tambahnya, pada prinsipnya kebutuhan pasokan batubara dengan PT PLN sudah terpenuhi hingga Desember 2026. Bahkan telah memberikan penugasan tambahan pasokan batubara untuk antisipasi sekitar 17 juta metrik ton untuk pembangkit listrik di Indonesia. Kebijakan tersebut sebagai antisipasi gangguan pasokan, seperti yang terjadi pada pertengahan tahun lalu pada sejumlah pembangkit di pulau Jawa.
“Kita ada buffer hingga Desember dan tambahan januari untuk pemenuhan pasokan batubara, agar tetap menjaga keandalan kelistrikan di dalam negeri. Tapi nanti kami akan cek Kembali permasalahan PLTU banjarsari di SUmsel,” tegas Asep Kurnia.
Seperti berita sebelumnya, PLTU Banjarsari yang berada di wilayah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sudah 4 bulan tidak beroperasi. Pembangkit listrik mulut tambang ini tidak lagi mendapatkan pasokan batubara dari PT Bukit Asam, sejak Juli 2026. Sehingga membuat DPRD Kabupaten Lahat dan DPRD Sumsel meradang, dan memanggil pihak terkait untuk rapat dengan pendapat (RDP). Sebab kabupaten Lahat dikelilingi tambang batubara, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan PLTU Banjarsari.
“Butuhnya 1,2 juta ton, tapi penugasan cuma 400 ribu ton. Kementerian ESDM apakah mengetahui hal ini. Dan jangan sampai masyarakat Lahat mati di lumbung padi,” tegas Wakil Ketua DPRD Lahat Adriansyah. (mg10)
