LAHATSATU.ID, LAHAT — PW GNPK-RI Provinsi Sumatera Selatan menyayangkan sikap PT Bukit Asam (PTBA), yang terkesan mengesampingkan PLTU Banjarsari di Lahat dan lebih memprioritaskan PLTU Sumsel 8 di Muaraenim dalam pemenuhan batubara sebagai bahan bakar. Hal ini dianggap sebagai penghinaan bagi masyarakat Kabupaten Lahat, karena sebagian wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PTBA berada di wilayah Kabupaten Lahat.
Ketua GNKP RI Provinsi Sumatera Selatan Aprizal Muslim menegaskan, pihaknyalah yang mendorong Rapat Dengan Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat beberapa waktu lalu. Karena terasa sangat jangkal dan tidak masuk akal, Kabupaten Lahat sebagai daerah penghasil batubara namun pembangkit listriknya justru tidak kebagian batubara. Sehingga harus diusut secara tuntas permasalahan yang terjadi, jangan sampai masyarakat Kabupaten Lahat justru mati di lumbung padi.
Tambahnya Dalam rilis yang disampaikan PT Bukit Asam (PTBA) kepada sejumlah media, perusahaan plat merah ini akan mengoptimalisasikan PLTU Sumsel 8 yang berada di wilayah Muaraenim, disaat PLTU Banjarsari berhenti beroperasi karena tidak ada pasokan batubara dari mereka. Pernyataan ini dianggap menyakiti hati masyarakat Kabupaten Lahat, karena bila PLTU Banjarsari diabaikan maka dampak yang terjadi akan sangat besar. Mulai dari kebutuhan energi, hingga PHK tenaga kerja massal di Kabupaten Lahat.
“Bila seperti ini Lahat seperti diacuhkan oleh PTBA. Dampaknya akan sangat dahsyat terutama untuk Masyarakat. Lahat punya hak untuk diprioritaskan, atas batubara yang diambil PTBA di wilayah kabupaten Lahat selama puluhan tahun. Ini tidak dibisa dibiarkan, dan kami menunggu pansus yang di bentuk DPRD Lahat,” tegas Aprizal Muslim, MInggu (25/10/2026)
Ketua LSM Lestari, Hendri, mendesak Badan Pengelola Investasi (BPI) bersama PTBA dan pihak terkait segera mencari solusi konkret. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan masyarakat, pekerja, dan ketahanan energi.
Reko Leka Varendri Humas PTBA Ketika dikonfirmasi, tidak membantah secara tegas tudingan tersebut. Ia memberikan jawaban yang dikirim melalui rilis korporasi, dari corporate secretary Division Head PT Bukit Asam. Pernyatanan yang diberikan hanya normatif atau jawaban klise perusahaan, berupa upaya PT Bukit Asam berupaya menjaga kehandaalan pasokan listrik di wilayah Sumsel dan sekitarnya di saat PLTU Banjarsari terkendala pasokan batubara.
“PTBA akan terus berkoordinasi dengan pihak terkaiat, guna merealisasikan langkah-langkah selanjutnya secara tepat dn sesuai dengan tata kelkolah yang berlaku,” ujar Reko Leka Verandri. (mg10)
